Memaknai Tujuan (RUU) Pemilu: Jangan Terjebak Elemen Teknis Pemilu.



2021 merupakan waktu yang ideal untuk menyelesaikan UU Pemilu, agar memberikan cukup waktu bagi seluruh stakeholder kepemiluan untuk mempersiapkan Pemilu 2024. Penyusunan RUU pemilu hendaknya didasarkan pada pencapaian penyelenggaraan pemilu pasca reformasi (1999-2019). Dengan demikian, substansi pembahasan tidak sekedar mengutak-atik elemen teknis pemilu, seperti dapil, metode perhitungan suara, ambang batas, dan sistem pemilu (proporsional terbuka/tertutup).

Jika dilihat seri data sampai dengan hasil Pemilu 2019 ada kecenderungan atau tendensi pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh UU pemilu. Misalnya: penguatan sistem presidensial. Hasil Pemilu 2019 menunjukkan bahwa secara teoritis efektifitas sistem presidensial berjalan. Hal tersebut ditandai dengan mayoritas parlemen merupakan fraksi pendukung Jokowi-Ma’ruf.

Selain itu, kalau kita lihat tujuan penyederhanaan parpol,sistem kepartaian kita sudah lebih sederhana. Meskipun berdasarkan indeks ENPP, sistem kepartaian hasil Pemilu 2019 masih 8 sistem kepartaian atau pluralitas ekstrem (ada 8 partai dominan di parlemen).Akan tetapi, jika melibatkan pola koalisi-oposisi, hanya terdapat dua (2) partai dominan atau pluralitas sederhana. Sampai titik ini dapat dikatakan tujuan penyederhanaan partai sudah tercapai. Satu catatan adalah bagaimana peran oposisi? Bukankah oposisi penting sebagai kekuatan penyeimbang? Fenomena pelemahan oposisi muncul disaat Gerindra bergabung menjadi partai koalisi pemerintah. 

Kegagalan oposisi di Indonesia selama ini disebabkan tidak menjaga hukum keseimbangan dan tidak dikembangkannya budaya oposisi. Padahal sebuah oposisi merupakan kelompok yang dihormati. Oposisi pada dasarnya diharapkan dapat mengontrol jalannya pemerintah. Akan tetapi, di Indonesia hal tersebut belum tercapai. Saat ini fungsi control atas jalannya pemerintahan lebih banyak dilakukan oleh masyarakat. Partai oposisi kerap kali membentuk aliansi strategis dengan partai pendukung pemerintahan pasca pemilu sebagai bentuk bargaining position.

Idealnya di sebuah negara dengan sistem demokrasi yang mapan, partai oposisi pada umumnya akan mampu dan dapat menjalankan fungsi sebagai penyeimbang kekuasaan pemerintahan. Semua kebijakan pemerintah akan selalu mendapat kontrol dan pengawasan dari partai oposisi. Oleh karena itu, adanya oposisi yang kuat dalam sebuah sangat dibutuhkan dalam sistem demokrasi di Indonesia.

  Atas dasar permasalahan di atas, kami dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi melihat:

1.    Pembahasan RUU Pemilu seharusnya tidak perlu lagi mengutak-atik elemen teknis pemilu. PR pembahasan RUU pemilu adalah menerjemahkan keserantakan pemilu berdasarkan opsi-opsi yang ada dalam putusan MK. Sekali lagi pilihan atas opsi-opsi tersebut harus berdasarkan evaluasi penyelenggaraan pemilu pasca reformasi berserta pencapaiannya. Sehingga UU pemilu kedepan fokus pada tujuan-tujuan UU pemilu yang telah ditetapkan dan belum tercapai. Misalnya : soal memperkuat keterwakilan politik dan meningkatkan partisipasi politik warga negara.

2.    Peran dan fungsi oposisi sebagai pennyeimbang dalam pemerintahan sangat dibutuhkan. Budaya politik hendaknya didorong pada pelembagaan pola koalisi-oposisi. Efektivitas pemerintahah presidensial seharusnya selalu diikuti dengan peran oposisi yang kuat.


Artikel Lengkap Dapat Diunduh Pada Lampiran Dibawah


Dokumentasi Youtube

Netralitas ASN Di Pilkada Serentak 2020: Maju Kepentok, Mundur Kejedot bagian 3

Netralitas ASN Di Pilkada Serentak 2020: Maju Kepentok, Mundur Kejedot bagian 3

Bincang Demokrasi dan Literasi Politik#5 Politik Uang di Pilkada 2020: Madu vs Racun

Bincang Demokrasi dan Literasi Politik#5 Politik Uang di Pilkada 2020: Madu vs Racun

Demokrasi, Pemilu, dan Pandemi

Demokrasi, Pemilu, dan Pandemi

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#3: Resesi Demokrasi Prospek Demokrasi & Kebebasan Sipil

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#3: Resesi Demokrasi Prospek Demokrasi & Kebebasan Sipil

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#4: Membaca Kelanjutan Pilkada Serentak 2020

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#4: Membaca Kelanjutan Pilkada Serentak 2020

Omnibus Law Dan Undang-undang Pemilu.

Omnibus Law Dan Undang-undang Pemilu.

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#2: Penanggulangan COVID-19: Perspektif Governabilitas

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#2: Penanggulangan COVID-19: Perspektif Governabilitas