Masa Jabatan Presiden dan Merosotnya Kinerja Demokrasi Indonesia



Isu masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden tiga periode belakangan ramai diperbincangkan. Relawan Presiden Joko WIdodo (Jokowi), yakni Jokpro 2024 mendorong Jokowi untuk kembali maju dalam Pilpres 2024 nanti. Hal tersebut jelas bertentangan dengan konstitusi yang mengatur tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, tepatnya dalam Pasal 7 UUD 1945 paska-amandemen. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, kemudian dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan. Disini jelas bahwa Presiden dan Wakil Presiden hanya diperbolehkan untuk “berkuasa” selama dua periode.

Undang-Undang yang berlaku memang hanya memperbolehkan Presiden dan Wakil Presiden “berkuasa” selama dua periode. Bukan hal yang mustahil untuk mengubahnya menjadi tiga periode. Hal tersebut dapat terjadi apabila amandemen UUD 1945 kembali dilakukan. Namun, belajar dari Orde Lama ketika masa jabatan presiden berlaku seumur hidup, dan Orde Baru ketika pemilu hanya digunakan sebagai formalitas untuk melanggengkan kekuasaan hinga 32 tahun, maka pembatasan masa jabatan presiden selama dua periode merupakan solusi terbaik. Selain itu, wacana masa jabatan presiden menjadi tiga periode tentu bertentangan dengan semangat reformasi, yaitu mencegah otoritarianisme dan mendorong regenerasi kepemimpinan nasional.

Berdasarkan penelusuran Tempo, selain skenario membuka peluang masa jabatan tiga periode melalui pemilihan umum, terdapat skenario perpanjangan masa jabatan presiden maksimal tiga tahun. Perpanjangan tersebut disertai dengan penambahan masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Padahal dalam hal ini jelas masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, DPR dan DPD dalam satu periode adalah lima tahun. Adanya kedua skenario tersebut, mengindikasikan terdapat kepentingan dari pihak-pihak tertentu untuk mempertahankan kekuasaan dan semakin melemahkan peran oposisi sebagai kekuatan penyeimbang kekuasaan. 



Artikel lebih lengkap bisa unduh lampiran di bawah ini


Dokumentasi Youtube

Netralitas ASN Di Pilkada Serentak 2020: Maju Kepentok, Mundur Kejedot bagian 3

Netralitas ASN Di Pilkada Serentak 2020: Maju Kepentok, Mundur Kejedot bagian 3

Bincang Demokrasi dan Literasi Politik#5 Politik Uang di Pilkada 2020: Madu vs Racun

Bincang Demokrasi dan Literasi Politik#5 Politik Uang di Pilkada 2020: Madu vs Racun

Demokrasi, Pemilu, dan Pandemi

Demokrasi, Pemilu, dan Pandemi

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#3: Resesi Demokrasi Prospek Demokrasi & Kebebasan Sipil

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#3: Resesi Demokrasi Prospek Demokrasi & Kebebasan Sipil

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#4: Membaca Kelanjutan Pilkada Serentak 2020

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#4: Membaca Kelanjutan Pilkada Serentak 2020

Omnibus Law Dan Undang-undang Pemilu.

Omnibus Law Dan Undang-undang Pemilu.

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#2: Penanggulangan COVID-19: Perspektif Governabilitas

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#2: Penanggulangan COVID-19: Perspektif Governabilitas