PENDALAMAN GAGASAN KEPEMILUAN INDONESIA Pandangan Terhadap RUU Penyelenggaraan Pemilu

Pemilu



Dapatkah Revisi Undang-undang Pemilu Legislatif yang saat ini sedang disusun oleh DPR dan Pemerintah, mampu menjawab berbagai misi undang-undang pemilu yang diembannya. Pertanyaan ini penting dan sekaligus relevan untuk diajukan, mengingat mandat yang menjadi misi dari undang-undang pemilu itu sendiri, antara lain: meningkatkan efektivitas pemerintahan sistem presidensial dengan basis dukungan rakyat dan DPR, meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat, serta memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Pertanyaan lain yang juga penting diajukan adalah, dapatkah sistem pemilu yang diterapkan selama ini mendukung munculnya sistem pemerintahan presidensial seperti yang telah dimandatkan dalam Konstitusi. Ketentuan konstitusi memberikan isyarat secara jelas, bahwa sistem pemerintahan presidensiil Indonesia, didasarkan pada prinsip convergence of power dan convergence of purpose dibandingkan separation of power dan separation of purpose. Prinsip convergence of power dan convergence of purpose atau penyatuan kekuasaan dan tujuan ini mensyaratkan adanya kolaborasi ataupun hubungan yang harmonis antara Presiden dan DPR dalam hal pengajuan dan pengesahan rancangan undang-undang. Jika demikian, maka sudah seharusnya sistem pemilu, baik untuk memilih anggota legislatif maupun presiden dan wakil presiden, hendaknya didesain untuk menjawab kebutuhan konstitusi. Pelaksanaan pemilu demokratis yang telah dilaksanakan di Indonesia selama empat kali berturut-turut, sudah sepatutnya membuat kita sebagai anak bangsa patut berbangga hati. Kebanggaan ini tentu tidak berlebihan, mengingat banyaknya apresiasi dan penghargaan bahkan hingga dunia internasional yang menyatakan bahwa, Indonesia telah mampu membangun dan mengembangkan sebuah sistem demokrasi secara berkelanjutan melalui pemilu. Lebih daripada itu, ada harapan dari dunia internasional agar perkembangan demokrasi Indonesia di masa mendatang dapat menjadi suatu role model bagaimana demokrasi dapat tumbuh dan berkembang di sebuah negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia.

 

Namun perlu juga kita akui bersama bahwa, empat kali penyelenggaraan pemilu paska reformasi sejak 1999 hingga 2014, pada satu sisi baru menimbulkan satu konsensus bersama dari semua pihak, bahwa pemilu menjadi satu-satunya mekanisme pergantian kepemimpinan secara reguler dan damai. Sedangkan tujuan-tujuan lain yang menjadi mandat ataupun misi dari undang-undang pemilu, belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Misalnya, menghasilkan pemerintahan yang kuat, parlemen yang efektif, partisipasi politik yang meningkat, dan termasuk di dalamnya menciptakan sistem kepartaian yang sederhana. Dari sekian kali pelaksanaan pemilu demokratis yang telah dilakukan, memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan atau misi Undang-undang Pemilu dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada sisi konstitusi, paska pelaksanaan Pemilu 2004 hingga 2014 lalu menunjukkan satu fenomena menguatnya gejala parlementarisasi presidensialisme di Indonesia, dimana Presiden yang terpilih dengan tingkat legitimasi popular vote (pemilih) yang tinggi, jarang menikmati dukungan signifikan (mayoritas) kursi di DPR. Hal ini berakibat pada efektivitas presiden dalam menjalankan roda pemerintahan, khususnya kebijakan-kebijakan yang membutuhkan persetujuan ataupun pengesahan dari DPR. 


Artikel Lengkap Dapat Didownload Pada Tautan Lampiran Artikel Di Bawah ini


Dokumentasi Youtube

Netralitas ASN Di Pilkada Serentak 2020: Maju Kepentok, Mundur Kejedot bagian 3

Netralitas ASN Di Pilkada Serentak 2020: Maju Kepentok, Mundur Kejedot bagian 3

Bincang Demokrasi dan Literasi Politik#5 Politik Uang di Pilkada 2020: Madu vs Racun

Bincang Demokrasi dan Literasi Politik#5 Politik Uang di Pilkada 2020: Madu vs Racun

Demokrasi, Pemilu, dan Pandemi

Demokrasi, Pemilu, dan Pandemi

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#3: Resesi Demokrasi Prospek Demokrasi & Kebebasan Sipil

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#3: Resesi Demokrasi Prospek Demokrasi & Kebebasan Sipil

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#4: Membaca Kelanjutan Pilkada Serentak 2020

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#4: Membaca Kelanjutan Pilkada Serentak 2020

Omnibus Law Dan Undang-undang Pemilu.

Omnibus Law Dan Undang-undang Pemilu.

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#2: Penanggulangan COVID-19: Perspektif Governabilitas

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#2: Penanggulangan COVID-19: Perspektif Governabilitas