Tipologi Partai Politik Dan Skema Pendanaan Partai Politik

Partai Politik



Era demokrasi modern saat ini, sistem politik mulipartai dianggap sebagai suatu keniscayaan dalam tatanan Negara dan pemerintahan. Sebagai sebuah skema poliik, keberadaan partai diharapkan dapat menjembatani dan mewakili berbagai spektrum poliik masyarakat dalam penentuan kebijakan, yang dampaknya diterima semua pihak. Demokrasi dan multipartai, bukanlah suatu fenomena ekslusif yang hanya tumbuh dan berkembang subur di belahan dunia barat, namun menjangkau hampir semua kawasan dunia, termasuk Indonesia tanpa terkecuali.

Paska gelombang demokraisasi ketiga di era 97 yang ditandai dengan runtuhnya rejim diktator di Portugal lewat Revolusi Bunga, kemudian diikui oleh Spanyol, dan Yunani. Fenomena yang awalnya menimpa wilayah Eropa Mediterania tersebut, terus menyebar dan mendunia di akhir 80an dan awal 90an, paska runtuhnya Tembok Berlin tahun 1989 dan lepasnya cengkraman partai komunis di Eropa Tengah dan Eropa Timur. Gerakan demokrasi berlanjut dengan lepasnya cengkeraman pemerintahan autokrasi di sejumlah Negara di kawasan Asia, dan pelaksanaan pemilu di sejumlah Negara di kawasan Amerika Lain memperlihatkan akhir dari eksistensi rejim junta militer.

Perluasan demokrasi juga menjalari kawasan Afrika; Benin, Togo, ataupun Afrika Selatan dengan ambruknya rejim Apartheid. Relatif, paska gelombang demokraisasi ketiga, hampir dua periga Negara-Negara dunia mengalami perubahan, dari rejim lama menjadi pemerintahan demokrais. Saat ini, inggal Negara-Negara di kawasan Timur Tengah dan A’rika Utara yang relatif belum terjamah, meskipun pada akhir  dan awal  sempat muncul The Arab Spring. Namun keberlanjutannya masih ditunggu, apakah gelombang ‘musim semi Arab’ tersebut tetap akan berlanjut, ataukah berhenti.

Keberlanjutan demokrasi dan peran partai, menyita banyak perhaian figur-figur penting dalam dunia riset tentang sistem poliik; kepartaian, kepemiluan, dan demokrasi. Partai menjadi instrumen sentral dalam tatanan pemerintahan demokratis. Pada partai, disematkan label bahwa perannya sebagai indispensable atau tak terganikan dalam menjaga keberlanjutan tatanan pemerintahan demokratis.



      Artikel Lengkap Dapat Didownload Pada Tautan Lampiran Artikel Di Bawah ini


Dokumentasi Youtube

Netralitas ASN Di Pilkada Serentak 2020: Maju Kepentok, Mundur Kejedot bagian 3

Netralitas ASN Di Pilkada Serentak 2020: Maju Kepentok, Mundur Kejedot bagian 3

Bincang Demokrasi dan Literasi Politik#5 Politik Uang di Pilkada 2020: Madu vs Racun

Bincang Demokrasi dan Literasi Politik#5 Politik Uang di Pilkada 2020: Madu vs Racun

Demokrasi, Pemilu, dan Pandemi

Demokrasi, Pemilu, dan Pandemi

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#3: Resesi Demokrasi Prospek Demokrasi & Kebebasan Sipil

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#3: Resesi Demokrasi Prospek Demokrasi & Kebebasan Sipil

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#4: Membaca Kelanjutan Pilkada Serentak 2020

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#4: Membaca Kelanjutan Pilkada Serentak 2020

Omnibus Law Dan Undang-undang Pemilu.

Omnibus Law Dan Undang-undang Pemilu.

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#2: Penanggulangan COVID-19: Perspektif Governabilitas

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#2: Penanggulangan COVID-19: Perspektif Governabilitas