Pencegahan Praktik Politik Uang di Pemilu 2019

Politik Uang



Salah satu ciri negara demokrasi adalah diselenggarakannya pemilihan umum (Pemilu) yang terjadwal dan berkala. Tanpa terselenggaranya pemilu maka hilanglah sifat demokratis suatu negara. Demikian agar sifat negara demokratis tersebut dapat terjamin oleh adanya pemilu, maka penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara berkualitas (Kartiko, 2009: 38). Sedangkan salah satu ciri pemilihan umum (pemilu) ideal adalah bahwa dalam proses berjalannya pemilu harus memenuhi prinsip transparan, imparsial, dan terbebas dari manipulasi politik. Proses itu dimulai sebelum pemilu dilaksanakan hingga sampai dengan akhir proses terhadap hasil pemilu (Goodwin-Gill, 2006: 46). Untuk menjamin tercapainya prinsip-prinsip tadi, eksistensi aturan pemilu memegang peranan penting (Elklit dan Svensson, 1997: 35-36).

Dalam pelaksanaanya, pemilu di Indonesia sering terlihat tidak sehat. Pemilu yang dinilai sebagai pesta demokrasi rupanya belum bisa mengimplementasikan sistem demokrasi yang sesungguhnya. Karena, di dalam proses pelaksanaannya, pemilu masih disuguhi kecurangan yang dilakukan oleh para peserta pemilu. Salah satu bentuk kecurangan pemilu yakni adalah adanya praktik politik uang (money politic) (Permata, 2016: 54).

Munculnya praktik politik uang dari pemilu ke pemilu lainnya tak bisa dipungkiri menjelma menjadi tantangan besar demokratisasi. Di beberapa daerah, fenomena ini terlihat dan dilakukan terbuka secara kasat mata. Baik itu dilakukan oleh kandidat maupun tim suksesnya. Politisi melakukan praktik-praktik haram pada saat pemilu untuk memengaruhi pemilih. Manifestasi yang paling umum dan mencolok dari pidana pemilu adalah menyuap pemilih secara langsung (Pfeiffer, 2004: 76).

Pilkada serentak 2018 baru saja dilaksanakan. Masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih dan dipilih menyalurkan hak politiknya pada 27 Juni 2018. Ada 171 wilayah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada gelombang pilkada serentak ketiga ini. 17 pilkada di tingkat provinsi, 115 kota, dan 39 kabupaten.

Pada pelaksanaan pilkada serentak gelombang ketiga, praktik politik uang tetap terjadi. Berbagai cara ditempuh penyelenggara agar praktik politik uang dapat diminimalisir. Seperti dengan kampanye dan model pelaporan cepat berbasis IT, Gowaslu, deklarasi anti politik uang di sejumlah provinsi. Sistem deteksi dini politik uang melalui Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah 20183, penandatanganan nota kesepahaman antara Bawaslu RI dan PPATK tahun 20184, dan gerakan bersama tolak politik uang. Selain, itu juga menyiapkan perangkat hukum berupa sanksi pidana bagi pelaku politik uang. Sayangnya, kasus ini tetap muncul. Ketua Bawaslu Abhan, meminta peserta pemilu mentaati peraturan selama kampanye. Salah satu aturan itu berupa peserta pemilu dilarang melakukan politik uang. Kata dia, jika ada peserta yang melakukan politik transaksional dan memenuhi unsur terstruktur, sistematif, dan masif, akan langsung didiskualifikasi.

Kendati demikian, dalam pelbagai laporan di media massa dan Bawaslu, praktik politik uang masih kerap terjadi. Bahkan, sejumlah kalangan menilai bahwa hampir semua pemilihan politik di semua wilayah dan tingkatan sudah teracuni virus praktik politik uang. Entah itu di Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Legislatif (Pileg), maupun Pemilihan Presiden (Pilpres).

Jika menggunakan terminologi Goodwin-Gill, maka politik uang memiliki potensi mengancam kebebasan pemilih. Terutama dalam menentukan pilihan politik. Hal itu dikarenakan adanya pengaruh uang sebagai kekuatan untuk menciptakan diskriminasi antar kontestan. Sehingga, keterpilihan kontestan ditentukan oleh uang.


         Artikel Lengkap Dapat Didownload Pada Tautan Lampiran Artikel Di Bawah ini

 


Dokumentasi Youtube

Netralitas ASN Di Pilkada Serentak 2020: Maju Kepentok, Mundur Kejedot bagian 3

Netralitas ASN Di Pilkada Serentak 2020: Maju Kepentok, Mundur Kejedot bagian 3

Bincang Demokrasi dan Literasi Politik#5 Politik Uang di Pilkada 2020: Madu vs Racun

Bincang Demokrasi dan Literasi Politik#5 Politik Uang di Pilkada 2020: Madu vs Racun

Demokrasi, Pemilu, dan Pandemi

Demokrasi, Pemilu, dan Pandemi

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#3: Resesi Demokrasi Prospek Demokrasi & Kebebasan Sipil

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#3: Resesi Demokrasi Prospek Demokrasi & Kebebasan Sipil

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#4: Membaca Kelanjutan Pilkada Serentak 2020

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#4: Membaca Kelanjutan Pilkada Serentak 2020

Omnibus Law Dan Undang-undang Pemilu.

Omnibus Law Dan Undang-undang Pemilu.

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#2: Penanggulangan COVID-19: Perspektif Governabilitas

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#2: Penanggulangan COVID-19: Perspektif Governabilitas