Peta Jalan Pencegahan Politik Uang Di Pilkada

Politik Uang



Salah satu ciri negara demokrasi adalah diselenggarakannya pemilihan umum (Pemilu) yang terjadwal dan berkala. Tanpa terselenggaranya pemilu maka hilanglah sifat demokratis suatu negara. Demikian agar sifat negara demokrais tersebut dapat terjamin oleh adanya pemilu, maka penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara berkualitas. Untuk mengukur sukses atau tidaknya sebuah pemilu ditentukan oleh tiga hal penting. 

Proses penyelenggaraannya, aturan hukum, dan penegakan hukum. Pada proses penyelenggaraannya adalah pesertanya, tahapannya, logisik, dan distribusi, serta pemantau, dan partisipasi masyarakat. Mengenai aturan hukumnya adalah bagaimana seluruh aturan dilaksanakan, menyangkut sistem pemilu, serta metode pemilihan, metode pencalonan, pemberian suara, serta metode penetapan pemenangnya. Sedangkan mengenai penegakan hukumnya adalah bagaimana seluruh aturan pemilu itu dilaksanakan dengan baik dan konsisten tanpa pandang bulu.

Satu komponen pening untuk keberhasilan pemilu juga ditentukan oleh peran penyelenggara pemilu profesional dan berwibawa. Sehingga, mampu membangun demokrasi yang lebih berkualitas. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu dan didukung oleh jajaran sampai ingkat yang paling bawah melalui Paniia Pemungutan Kecamatan PPK, Panitia Pemungutan Suara PPS, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dituntut mampu melaksanakan hukum, terib hukum, keterbukaan, pro’esional, jujur dan adil berdasarkan hukum dan etika dengan menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas Begitu juga dengan Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu. Bawaslu memasikan semua tahapan yang dijalankan KPU sesuai dengan amanatkan undang-undang. Termasuk mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sukses dari pemilu kemudian ditentukan oleh penerimaan dari seluruh parisipan pemilu parpol dan kandidat secara bulat legiimate dan mengikat binding. Dimana sistem pemilu menjamin hak individu dan adanya sistem kontrol bagi menajemen pelaksanaan pemilu. Sebagai sebuah mekanisme, pemilu diharapkan dapat dilaksanakan secara bebas dan setara (free and fair).

Pippa Norris, professor Harvard University dalam bukunya, Why Electoral Integrity Maters menyatakan, pemilu yang berintegritas itu sangat pening. Karena menurut Norris, keika perhelatan pemilu dijalankan dengan baik maka pemimpin dan pemerintahan yang dihasilkan dapat menghasilkan kebijakan prioritas dan manfaat positif lainnya. Dalam pelaksanaanya, pemilu di Indonesia sering terlihat idak sehat. Pemilu yang dinilai sebagai pesta demokrasi rupanya belum bisa mengimplementasikan sistem demokrasi yang sesungguhnya. Karena, di dalam proses pelaksanaannya, pemilu masih disuguhi kecurangan atau indak pidana yang dilakukan oleh para peserta pemilu. Salah satu bentuk kecurangan pemilu yakni adalah adanya prakik poliik uang (money politic).

Munculnya prakik poliik uang dari pemilu ke pemilu lainnya tak bisa dipungkiri menjelma menjadi tantangan besar demokraisasi. Di beberapa daerah, fenomena ini terlihat dan dilakukan terbuka secara kasat mata. Baik itu dilakukan oleh kandidat maupun im suksesnya. Politisi melakukan prakik-prakik haram pada saat pemilu untuk memengaruhi pemilih. Manifestasi yang paling umum dan mencolok dari pidana pemilu adalah menyuap pemilih secara langsung.

Larry Diamond: memberikan sinyalemen yang idak jauh berbeda. Ada fenomena yang dia sebut sebagai demokrasi semu pseudo-democracy. Indikatornya dalam demokrasi yang belum matang seperi di Indonesia, poliik uang dijadikan alat untuk memobilisasi dukungan.


Artikel Lengkap Dapat Didownload Pada Tautan Lampiran Artikel Di Bawah ini


Dokumentasi Youtube

Netralitas ASN Di Pilkada Serentak 2020: Maju Kepentok, Mundur Kejedot bagian 3

Netralitas ASN Di Pilkada Serentak 2020: Maju Kepentok, Mundur Kejedot bagian 3

Bincang Demokrasi dan Literasi Politik#5 Politik Uang di Pilkada 2020: Madu vs Racun

Bincang Demokrasi dan Literasi Politik#5 Politik Uang di Pilkada 2020: Madu vs Racun

Demokrasi, Pemilu, dan Pandemi

Demokrasi, Pemilu, dan Pandemi

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#3: Resesi Demokrasi Prospek Demokrasi & Kebebasan Sipil

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#3: Resesi Demokrasi Prospek Demokrasi & Kebebasan Sipil

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#4: Membaca Kelanjutan Pilkada Serentak 2020

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#4: Membaca Kelanjutan Pilkada Serentak 2020

Omnibus Law Dan Undang-undang Pemilu.

Omnibus Law Dan Undang-undang Pemilu.

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#2: Penanggulangan COVID-19: Perspektif Governabilitas

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#2: Penanggulangan COVID-19: Perspektif Governabilitas