Ada Problem Legitimasi Jika Dipilih DPRD

Pilkada



oleh


August Mellaz


Pemerintah mengusulkan gubernur dipilih DPRD dalam pilkada. Sebetulnya argumentasi pemerintah tidak mendalam dalam Naskah Akademik RUU Pilkada. Pemerintah seolah- olah beranggapan tata pemerintahan di daerah bisa selesai lewat perubahan dalam sistem pemilihan. Apakah memang persoalan yang muncul dalam otonomi daerah atau tata pemerintahan daerah itu murni berasal dari problem sistem pemilihan. Jangan-jangan ini sebenarnya karena problem sistem otonomi daerah yang tidak berjalan. Jadi ini tidak nyambung.


Bicara problem otonomi daerah, pemerintah daerah, tapi solusinya sistem pemilihan. Sistem pemilihan itu terkait erat dengan legitimasi. Legitimasi dalam konteks pemilihan langsung itu lebih besar. Tapi yang penting ialah tata pemerintahan daerah yang belum jelas. Apa Indonesia ingin seperti Perancis, gubernur wakil dari pemerintah pusat, jadi perfektur sistemnya. Tapi di Perancis sendiri, kalau mau dijadikan model, sejak era 1980-an sampai sekarng gubernur di sana dipilih langsung, tidak lagi ditunjuk pusat. Pilihan untuk mengembalikan pemilihan gubernur oleh DPRD merupakan logika yang melompat terlalu jauh dari masalah yang ada. Kalau dilihat dari aspek demokratis, pemilihan gubernur oleh DPRD bisa dibilang demokrastis juga. Tapi itu tidak nyambung karena bupati/walikota malah dipilih langsung.

 

Pilihan pemerintah itu suka-suka (arbitrer). Gubernur dipilih DPRD, sementara bupati/walikota dipilih rakyat. Padahal, ada problem tingkat legitimasi jika dipilih DPRD. Salah satu alasan pemerintah kini rentang kendali pemerintah pusat ke daerah terputus, karena gubernur tak merasa wakil pemerintah pusat. Itu sebetulnya problem kewenangan. Mana kewenangan gubernur, mana kewenanganan bupati / walikota belum tuntas dirumuskan bangsa ini. Ini hanya bisa dijawab oleh UU Pemerintah Daerah, bukan pada sistem pemilihan.

 

Sistem pemilihan itu hanya mengantisipasi mana tingkat legitimasi yang paling kuat dari pemimpin politik terpilih, dan berapa ambang batas yang harus dilalui seorang calon agar dia lolos jadi pemimpin. Alasan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan rentang kendali dengan pemilihan itu sangat pragmatis, tidak ada dasarnya. Apa usulan pemerintah ini untuk membungkam gubernur yang kini suka mbalelo ? Belum tentu juga. Jangan-jangan persoalannya ada pada tahap perencanaan pembangunan yang tak pernah tuntas antara gubernur dan presiden. Kalau dipilih DPRD, ongkos politik kan lebih murah? Kalau konteksnya uang negara, relatif tidak berubah banyak. Efisiensi uang Negara bisa dilakukan melalui pemilu serentak. Minimal serentak di satu provinsi. Itu bisa menekan biaya hampir 50 persen. Usulan itu sebenarnya tak menjawab secara signifikan penurunan ongkos politik, terutama ongkos yang dikeluarkan calon. Calon kan tetap harus bayar partai politik, kemudian anggota DPRD yang memilih dia.

 

Apalagi, sistem pemilihan oleh DPRD ini membuka peluang tidak transparan. Siapa yang tahu dananya berapa, tidak ada publik yang tahu, kecuali anggota DPRD itu. Kalau pemilihan langsunng, dana masih bisa diawasi. Tapi sebetulnya problem utama dari dulu sampai sekarang kita tidak pernah mempunyai sistem yang bisa mengetahui berapa rupiah yang dikeluarkan calon dan dari mana. Nah itu yang belum ada. Sepanjang dana calon itu jelas, sumber jelas, tidak ilegal, sah-sah saja calon mengeluarkan uang berapa pun. Yang paling penting pencatatan. Selama mau running jabatan publik, maka orang harus terbuka, transparan. Persoalannya, skema peraturan untuk itu tidak cukup membuat calon jadi terbuka.

 

Bisa dicoba pembatasan pengeluaran kampanye dalam RUU Pilkada. Kalau sukses, nanti bisa diaplikasikan ke pilpres. Jadi, apa yang pemerintah inginkan dalam RUU Pilkada? Saya melihat banyak yang aneh dengan RUU Pilkada ini, tak jelas arah dan tujuannya. Satu sisi memang tak bisa diabaikan pemerintah punya kendala, misal dalam mengontrol gubernur dan bupati/walikota atau lemah dalam koordinasi. Tapi, menurut saya, persoalan ini tidak bisa dijawab dengan sistem pemilihan.

 

Persoalan kendala itu murni karena status formal dari wilayah administrasi dengan pimpinan politiknya. Jadi apa kewenangan gubernur dan bupati/walikota, serta apa kewenangan pusat, itu yang harus diselesaikan. Dilihat dari naskah akademik, pemerintah ingin mengatakan provinsi itu wakil pemerintah pusat dan gubernur dipilih DPRD dengan rujukannya Perancis. Tapi itu tidak up to date. Perancis sejak 1980-an gubernurnya sudah dipilih langsung. Kemudian pemerintah mengusulkan wakil kepala daerah dari karier atau PNS karena melihat banyaknya pasangan kepala daerah yang tidak kompak. Ini aneh. Problemnya sistem, yakni tidak jelasnya kewenangan kepala daerah dan wakilnya, tapi selalu dianggap problem personal. Lebih aneh lagi, dalam RUU Pilkada itu, kepala daerah aktif, incumbent, harus mundur jika mencalonkan lagi baik untuk gubernur maupun bupati/ walikota. Siapa yang bisa menjamin, apalagi ada keputusan MK bahwa kepala daerah tidak harus mundur.



          Artikel Lengkap Dapat Didownload Pada Tautan Lampiran Artikel Di Bawah ini


Dokumentasi Youtube

Netralitas ASN Di Pilkada Serentak 2020: Maju Kepentok, Mundur Kejedot bagian 3

Netralitas ASN Di Pilkada Serentak 2020: Maju Kepentok, Mundur Kejedot bagian 3

Bincang Demokrasi dan Literasi Politik#5 Politik Uang di Pilkada 2020: Madu vs Racun

Bincang Demokrasi dan Literasi Politik#5 Politik Uang di Pilkada 2020: Madu vs Racun

Demokrasi, Pemilu, dan Pandemi

Demokrasi, Pemilu, dan Pandemi

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#3: Resesi Demokrasi Prospek Demokrasi & Kebebasan Sipil

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#3: Resesi Demokrasi Prospek Demokrasi & Kebebasan Sipil

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#4: Membaca Kelanjutan Pilkada Serentak 2020

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#4: Membaca Kelanjutan Pilkada Serentak 2020

Omnibus Law Dan Undang-undang Pemilu.

Omnibus Law Dan Undang-undang Pemilu.

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#2: Penanggulangan COVID-19: Perspektif Governabilitas

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#2: Penanggulangan COVID-19: Perspektif Governabilitas