Politik Uang Metode Primitif Nan Efektif

Politik Uang



Hari ini, 15 Februari 2017, masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih dan dipilih menyalurkan hak politiknya. Ada 101 wilayah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada gelombang pilkada serentak kedua. Tujuh pilkada di tingkat provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten. Pelaksanaan pilkada gelombang kedua ini khusus bagi daerah yang akhir masa jabatan kepala dan wakil kepala daerahnya berakhir antara Juli 2016 dan Desember 2017. Selepas itu, akan dilaksanakan pilkada serentak gelombang. Ini akan dilaksanakan pada Juni 2018. Ini untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2018 dan 2019. Sedangkan pilkada gelombang keempat akan dilakukan pada 2020. Ini untuk kepala daerah hasil pilkada 9 Desember 2015.

Pilkada serentak gelombang kelima akan dilaksanakan pada 2022. Ini untuk kepala daerah hasil pilkada yang dilaksanakan hari ini, 15 Februari 20017. Pilkada serentak gelombang akan dihelat pada 2023. Ini hasil pilkada 2018. Barulah, pada 2027, dilakukan pilkada serentak secara nasional. Jadi mulai 2027, pilkada dilakukan serentak di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota serta dilakukan kembali tiap lima tahun sekali.

Besarnya tantangan demokrasi dalam bentuk pemilihan umum (pemilu) atau pilkada pada masa mendatang membuat kita harus berpikir keras untuk menjaga kualitas dari perhelatan demokrasi itu sendiri. Dikutip dalam laman www.setkab.go.id, dikatakan, indikator sukses atau tidak sebuah pemilu ditentukan oleh tiga (3) hal penting. Proses penyelenggaraannya, aturan hukum, dan penegakan hukum. Pada proses penyelenggaraannya adalah pesertanya, tahapannya, logistik, dan distribusi, serta pemantau dan partisipasi masyarakat.

Mengenai aturan hukumnya adalah bagaimana seluruh aturan dilaksanakan, menyangkut sistem pemilu, serta metode pemilihan, metode pencalonan, pemberian suara, serta metode penetapan pemenangnya. Sedangkan mengenai penegakan hukumnya adalah bagaimana seluruh aturan pemilu itu dilaksanakan dengan baik dan konsisten tanpa pandang bulu. Satu komponen penting untuk keberhasilan pemilu juga ditentukan oleh peran penyelenggara pemilu profesional dan berwibawa. Penyelenggara pemilu berkewajiban untuk menjaga dan melindungi hak-hak politik dan kedaulatan rakyat untuk menyalurkan hak pilihnya dalam setiap pelaksanaan pemilu. Sehingga, mampu membangun demokrasi yang lebih berkualitas.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu dan didukung oleh jajaran sampai tingkat yang paling bawah melalui Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dituntut mampu mewujudkan kepastian hukum, tertib hukum, keterbukaan, profesional, jujur dan adil berdasarkan hukum dan etika dengan menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas.

Pippa Norris, professor Harvard University menyatakan dalam bukunya, Why Electoral Integrity Matters (2014), pemilu yang berintegritas itu sangat penting. Karena menurut Norris, ketika perhelatan pemilu dijalankan dengan baik maka pemimpin dan pemerintahan yang dihasilkan dapat menghasilkan kebijakan prioritas dan manfaat positif lainnya.


           Artikel Lengkap Dapat Didownload Pada Tautan Lampiran Artikel Di Bawah ini


Dokumentasi Youtube

Netralitas ASN Di Pilkada Serentak 2020: Maju Kepentok, Mundur Kejedot bagian 3

Netralitas ASN Di Pilkada Serentak 2020: Maju Kepentok, Mundur Kejedot bagian 3

Bincang Demokrasi dan Literasi Politik#5 Politik Uang di Pilkada 2020: Madu vs Racun

Bincang Demokrasi dan Literasi Politik#5 Politik Uang di Pilkada 2020: Madu vs Racun

Demokrasi, Pemilu, dan Pandemi

Demokrasi, Pemilu, dan Pandemi

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#3: Resesi Demokrasi Prospek Demokrasi & Kebebasan Sipil

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#3: Resesi Demokrasi Prospek Demokrasi & Kebebasan Sipil

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#4: Membaca Kelanjutan Pilkada Serentak 2020

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#4: Membaca Kelanjutan Pilkada Serentak 2020

Omnibus Law Dan Undang-undang Pemilu.

Omnibus Law Dan Undang-undang Pemilu.

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#2: Penanggulangan COVID-19: Perspektif Governabilitas

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#2: Penanggulangan COVID-19: Perspektif Governabilitas