Politik Uang di Pilkada 2020 (Pandemi): Madu atau Racun?

Politik Uang



Oleh

Dian Permata

Pendahuluan

Pemilihan kepala daerah (pilkada) di tahun 2000 terasa berbeda dengan pilkada sebelumnya. Pilkada gelombang keempat ini dilaksanakan di tengah-tengah ancaman penyebaran Covid-19. Pelaksanaan pilkada di bawah ancaman wabah atau virus menjadi tantangan baru bagi penyelenggara pemilihan umum (pemilu). Karena, ini kali pertama pemilu dilaksanakan di tengah penyebaran virus atau penyakit. Walhasil, penyelenggara pemilu dipaksa untuk memasukan instrumen protokol kesehatan dalam setiap pelaksanaan tahapan. Langkah ini bagian antisipasi serta melindungi penyelenggara, kontestan, dan pemilih dari ancaman penyebaran Covid-19 saat perhelatan hajat demokrasi itu. Dengan begitu pesta demokrasi tetap dapat dijalankan tanpa mengabaikan keamanan dan keselamatan soal kesehatan.

Pelaksanaan pilkada gelombang keempat sudah di depan mata. Empat (4) bulan lagi ada 270 wilayah akan melaksanakan pemilu lokal memilih kepala daerah. Dari sejumlah tahapan jelang coblosan, ada dua (2) tahapan krusial yang kita sorot atau bahas. Tahapan masa kampanye dan masa tenang. Seperti pilkada sebelumnya, lazimnya, di dua tahapan ini kontestan atau kandidat dan pemilih kerap melakukan tatap muka. Data seri Peta Jalan Politik Uang 1 hingga 3, diketahui, dikedua tahapan ini rentan terjadi transaksi jual beli suara (vote buying) antara kandidat dengan pemilih. Walaupun, dalam situasi ini, pertemuan tatap muka (off line) harus menggunakan izin dan regulasi dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, namun peluang melakukan pertemuan sembunyi-sembunyi antara kandidat dan pemilih tetap bisa terjadi. Belajar dari kasus pilkada sebelumnya. Kandidat dan pemilih berungkali mengakali penyelenggara pemilu. Seperti mensiasati jam pertemuan, lokasi pertemuan, model transaksional. Karena itu, celah untuk melakukan praktik jual beli suara di antara keduanya memungkin terjadi.

Peneliti Senior Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Prilaku transaksi jual beli suara itu akrab dikenal di Indonesia dengan istilah politik uang. Istilah politik uang ini menjadi terminologi khas politik transaksional di Indonesia pada masa proses elektoral. Rentang maknanya antara penyalahgunaan sumber daya kekuasaan (abuse of power) dan pembelian suara (vote buying). Istilah politik uang dalam UU muncul pertama kali pada UU Pemilu 1999, dalam frasa ‘untuk mencegah adanya politik uang (money politics), maka perlu adanya pembatasan dana kampanye yang diatur oleh KPU’. Di pilkada kali ini, politik uang kembali menjadi hantu dalam pelaksanaan pesta demokrasi lokal di Indonesia. Hanya saja, tantangan menjadi lebih komplek bagi penyelenggara, kontestan, maupun pemilih. Soalnya, politik transaksional itu beririsan dengan situasi masa pandemik Covid-19. Di mana klaster pemilih yang penggangguran dan yang terkena imbas penyebaran Covid-19, seperti ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi lebih besar dibandingkan pemilu dalam situasi normal—tidak ada ancaman penyebaran virus atau wabah Covid-19. Uang makin memiliki nilai sensitif di masa pandemi saat ini. Sebagai contoh soal protes warga lantaran adanya aksi pemotongan jumlah nomimal oleh oknum terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bantuan Sosial Tunai dari Dana Desa (BST DD) kepada warga di sejumlah wilayah. Bantuan jenis BST DD ini diperuntukan bagi warga terdampak penyebaran wabah virus Corona.

Aksi protes ini terjadi di daerah diantaranya di Kecamatan Samudera, Aceh Utara. Kecamatan Surade dan Kecamatan Ciracap, Sukabumi. Kecamatan Mojoanyar dan Kecamatan Kemlagi, Mojokerto. Kecamatan Pagar dan Kecamatan Pagar Merbau, Deli Serdang. Kecamatan Tuan Negeri, Musi Rawas. Kecamatan Pancoran, Kota Depok. Di Labuhan Batu. Di Kota Pekanbaru. Kecamatan Batealit, Jepara. Kecamatan Kresek, Tangerang. Kecamatan Caringin dan Kecamatan Bojonggenteng, Bogor. Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat. Kecamatan Bolano Lambunu, Parigi Moutong. Kelurahan, Pakan Kurai, Bukittinggi. Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Kecamatan Karanglewas, Banyumas. Kecamatan Loano, Purworejo. Kecamatan Sumobito, Jombang. Kecamatan Ledokombo, Jember. Kecamatan Kroya, Indramayu. Kecamatan Telok Pakedai, Kubu Raya. Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah. Kecamatan Madukara, Banjarnegara.


Artikel Lengkap Dapat Didownload Pada Tautan Lampiran Artikel Di Bawah ini


Dokumentasi Youtube

Netralitas ASN Di Pilkada Serentak 2020: Maju Kepentok, Mundur Kejedot bagian 3

Netralitas ASN Di Pilkada Serentak 2020: Maju Kepentok, Mundur Kejedot bagian 3

Bincang Demokrasi dan Literasi Politik#5 Politik Uang di Pilkada 2020: Madu vs Racun

Bincang Demokrasi dan Literasi Politik#5 Politik Uang di Pilkada 2020: Madu vs Racun

Demokrasi, Pemilu, dan Pandemi

Demokrasi, Pemilu, dan Pandemi

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#3: Resesi Demokrasi Prospek Demokrasi & Kebebasan Sipil

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#3: Resesi Demokrasi Prospek Demokrasi & Kebebasan Sipil

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#4: Membaca Kelanjutan Pilkada Serentak 2020

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#4: Membaca Kelanjutan Pilkada Serentak 2020

Omnibus Law Dan Undang-undang Pemilu.

Omnibus Law Dan Undang-undang Pemilu.

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#2: Penanggulangan COVID-19: Perspektif Governabilitas

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#2: Penanggulangan COVID-19: Perspektif Governabilitas