Memperkuat Sistem Presidensialisme Indonesia

Pemilu




Penyederhanaan sistem kepartaian demi kuatnya sistem presidensialisme dan efektifnya sistem keparlemenan (pengambilan keputusan tidak bertele-tele) tidak hanya dilakukan lewat penetapan ambang terselubung (penciutan daerah pemulihan) dan ambang batas resmi, namun juga harus menengok cara-cara lain seperti elemen teknis pemilu (simultanitas), perluasan kewenangan presiden dan peningkatan efektivitas/efisiensi parlemen (pembentukan legislator delegate atau tustee, perlengkapan yang memadai bagi legislator, disiplin fraksi, syarat pembentukan fraksi,syarat  pembentukan Komisi)

 

Penerapan Ambang Batas DPR (dikenal dengan PT atau Parliamentary Threshold) sejak pileg (pemlihan legislatif) 2004 diharapkan dapat menciptakan sistem multikepartaian sederhana dalam tubuh DPR. Sistem multikepartaian sederhana tersebut diperlukan

 

(a)     Untuk Eksekutif  demi terciptanya ‘ Pemerintah yang efektif dan produktif serta stabilitas politik” (PenjelasanPemerintah dalam PUTUSAN MK Nomor 51/PUU-X/2012, hal. 36); “Iklim pemerintahan yang kuat, tegas, bersih, berwibawa, bertanggung jawab, dan transparan (Penjelasan Pemerintah dalam PUTUSAN MK Nomor 51/PUU-X/2012, hal. 36): “ sistem presidensial yang efektif’ (PUTUSAN Mahkamah Konstitusi NOMOR 3/PUU-VII/2009, hal. 111);

 

(b)   Untuk Legislatif (DPR) demi tercapai efisiensi dan efektivitas sistem keparlemenan (Keterangan DPR dalam PUTUSAN MK Nomor 51/PUU-X/2012, hal. 46)

 

Dalam  soal ketidak-efektivan dan ketidak efisienan sistem keparlemenan, pada tahun 2009 pihak pemerintah menyatakan sebagai berikut:  „Perubahan sistem Pemilu dari electoral threshol (ET) ke sistem parliamentary threshold (PT) merupakan upaya Pemerintah bersama DPR untuk menciptakan sistem multi partai yang sederhana. Semangat perubahan sistem tersebut antara lain adalah guna menciptakan sistem presidensial yang efektif. Oleh karenanya sangat wajar apabila posisi Presiden yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, memperoleh dukungan politik yang memadai di parlemen. Sistem multi partai yang ada saat ini, cenderung memperlemah tata kelola pemerintahan, serta mempersulit dicapainya konsensus, baik di antara partai-partai maupun antara parlemen dan pemerintah. Proses pengambilan keputusan dan kebijakan politik akan memerlukan waktu yang panjang dan bahkan bisa bertele-tele di DPR (Dalam Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009 tentang Persyaratan Ambang Batas Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Legislatif, hal. 130).

Sedangkan alasan DPR: „Ketentuan ambang batas (parlimentary threshold) yang tercantum dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 adalah pilihan kebijakan untuk memperkuat sistem presidensiil dan membangun sistem kepartaian yang sederhana. Pilihan kebijakan PT ini untuk menggantikan pilihan kebijakan electoral thershold  (ET) yang dianut dalam Undang-Undang Pemilu sebelumnya yang ternyata tidak mampu memperkuat sistem presidensiil dan menciptakan sistem kepartaian yang sederhana (Dalam Ikhtisar PutusanPerkara Pengujian Undang-Undang Dan Sengketa Kewenangan  Lembaga Negara, Mahkamah Konstitusi 2008-2009, diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 24 Juni 2010, hal. 129-130).

"Presidential Threshold"

 

Jika orang berbicara tentang pemulihan umum tentang "presidential threshold" itu, maka yang dimaksudkan adalah syarat seorang calon presiden untuk terpilih menjadi presiden. Misalnya di Brazil 50 persen plus satu,  di Ekuador 50 persen plus satu atau 45 persen asal beda 10% dari saingan terkuat;  di Argentina 45 persen atau 40 persen asal beda 10% dari saingan terkuat dan sebagainya.

 

Untuk Indonesia: Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6A ayat 3 UUD 1945 Amandemen)Dalam hal tak kesampaian, seperti di Bolivia, untuk Indonesia berlaku: Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan pasangan yang memperoleh, suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. (Pasal 6A ayat 4 UUD 1945 Amandemen).



Artikel Lengkap Dapat Didownload Pada Tautan Lampiran Artikel Di Bawah ini


Dokumentasi Youtube

Netralitas ASN Di Pilkada Serentak 2020: Maju Kepentok, Mundur Kejedot bagian 3

Netralitas ASN Di Pilkada Serentak 2020: Maju Kepentok, Mundur Kejedot bagian 3

Bincang Demokrasi dan Literasi Politik#5 Politik Uang di Pilkada 2020: Madu vs Racun

Bincang Demokrasi dan Literasi Politik#5 Politik Uang di Pilkada 2020: Madu vs Racun

Demokrasi, Pemilu, dan Pandemi

Demokrasi, Pemilu, dan Pandemi

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#3: Resesi Demokrasi Prospek Demokrasi & Kebebasan Sipil

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#3: Resesi Demokrasi Prospek Demokrasi & Kebebasan Sipil

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#4: Membaca Kelanjutan Pilkada Serentak 2020

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#4: Membaca Kelanjutan Pilkada Serentak 2020

Omnibus Law Dan Undang-undang Pemilu.

Omnibus Law Dan Undang-undang Pemilu.

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#2: Penanggulangan COVID-19: Perspektif Governabilitas

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#2: Penanggulangan COVID-19: Perspektif Governabilitas