PROSES PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA-KURSI PARTAI POLITIK “Rekomendasi Perubahan Dalam Revisi Undang-Undang Pemilu Legislatif 2014”

Pemilu



oleh 

Mauricio Claudio & August Mellaz

 

Undang-Undang No. 10/2008 Tentang Pemilu Legislatif selanjutnya disebut “Undang-Undang”, yang menjadi pedoman pelaksanaan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  tahun 2009, telah memperlihatkan kompleksnya proses perhitungan atau konversi suara partai politik menjadi kursi. Proses atau tata cara yang diatur dalam Undang-Undang, dan kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan teknis KPU (Komisi Pemilihan Umum) juga tidak mampu dipahami dengan baik serta diikuti dengan kurang akuratnya data, dan ketidakkonsistenan dalam praktek atau implementasinya. Situasi ini menyebabkan proses alokasi kursi yang saling bertentangan satu dengan lainnya,  serta membuat proses alokasi perolehan kursi partai politik yang dilaksanakan oleh  KPU dalam beberapa tahapan, jumlah suara yang kurang akurat, dan menimbulkan  gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi.

Menjadi penting untuk diakui sejak awal, bahwa masalah-masalah yang membebani proses alokasi kursi pada tahun 2009, bukanlah dipengaruhi  terutama oleh karena pilihan formula electoral (formula penghitungan) atau terbatas hanya pada periode paska pemberian suara  dan penghitungan suara. Lebih dari itu, segala kontroversi yang mewarnai dalam proses alokasi suara kursi partai politik pada Pemilu 2009  merupakan puncak dari segenap konsekuensi yang telah diperkirakan akan muncul, oleh karena kerumitan proses, kurangnya pemahaman tentang tata cara perhitungan suara-kursi, lemahnya konsistensi pelaksanaan dari peraturan, baik oleh para pembuat Undang-Undang, partai politik, penyelenggara, dan para pemilih.

Masalah yang paling serius mungkin adalah kurang tepatnya teks dari Undang-Undang, terlambatnya  pengesahan dan lemahnya sosialisasi peraturan KPU tentang tata cara penghitungan perolehan suara-kursi kepada publik. Kontradiksi yang sangat terlihat antara Undang-Undang dan peraturan,  dapat dilihat sebagai contoh, Pasal 205 Ayat (4) Undang-Undang menyatakan:

Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan  perolehan kursi tahap kedua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari BPP DPR.

Di lain pihak, Pasal 23 (1.3a) Peraturan Alokasi Kursi (Peraturan KPU 15/2009) menyatakan:

Jika suara atau sisa suara partai politik peserta pemilu mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluhperseratus) dari angka BPP, maka partai politik tersebut diberikan 1 (satu) kursi.

Dampaknya adalah Undang Undang dan Peraturan tidak konsisten satu sama lain, dan baik Undang-Undang maupun Peraturan sama-sama tidak menetapkan  proses perhitungan perolehan suara-kursi yang tepat atau baik secara teknis. Dapat diduga hal ini justru menjadi subyek gugatan hukum dan kontroversi politis, yang pada akhirnya diselesaikan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi.

Selain masalah-masalah tersebut, Undang-Undang menetapkan proses perhitungan perolehan suara-kursi tiga-tahap yang rumit dengan menggunakan tata cara perhitungan versi modifikasi Hare Quota. Proses tersebut dilakukan pada setiap daerah pemilihan (dapil), tetapi jika kursi tidak habis dialokasikan di dapil, proses berlanjut di tingkat provinsi, dengan melibatkan seluruh suara dari setiap dapil yang ada di provinsi. Proses ini pada umumnya dinilai sangat rumit dan jauh melampaui pemahaman sebagian besar caleg dan pemilih. Terlambatnya  Peraturan terkait yang dikeluarkan oleh KPU -kurang dari sebulan sebelum pemilu-, dan diikuti dengan kurangnya  sosialisasi yang memadai dan tepat waktu, juga berkontribusi terhadap kurangnya pemahaman secara umum tentang proses perhitungan perolehan suara-kursi. Kurangnya pemahaman dan penerimaan para pihak terhadap tata cara alokasi kursi,  justru mendorong  munculnya sengketa yang menurunkan tingkat kepercayaan  atas proses dan KPU.

          Artikel Lengkap Dapat Didownload Pada Tautan Lampiran Artikel Di Bawah ini


Dokumentasi Youtube

Netralitas ASN Di Pilkada Serentak 2020: Maju Kepentok, Mundur Kejedot bagian 3

Netralitas ASN Di Pilkada Serentak 2020: Maju Kepentok, Mundur Kejedot bagian 3

Bincang Demokrasi dan Literasi Politik#5 Politik Uang di Pilkada 2020: Madu vs Racun

Bincang Demokrasi dan Literasi Politik#5 Politik Uang di Pilkada 2020: Madu vs Racun

Demokrasi, Pemilu, dan Pandemi

Demokrasi, Pemilu, dan Pandemi

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#3: Resesi Demokrasi Prospek Demokrasi & Kebebasan Sipil

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#3: Resesi Demokrasi Prospek Demokrasi & Kebebasan Sipil

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#4: Membaca Kelanjutan Pilkada Serentak 2020

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#4: Membaca Kelanjutan Pilkada Serentak 2020

Omnibus Law Dan Undang-undang Pemilu.

Omnibus Law Dan Undang-undang Pemilu.

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#2: Penanggulangan COVID-19: Perspektif Governabilitas

Bincang Demokrasi & Literasi Politik SPD#2: Penanggulangan COVID-19: Perspektif Governabilitas